Today

Banyak Masalah, DPRD dan Apdesi Cianjur Gelar Audiensi Bahas Program Bantuan Sembako

CIANJURTODAY.COM, Cianjur – Komisi A DPRD Cianjur menggelar rapat audiensi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Cianjur dan sejumlah perwakilan kecamatan, pada Rabu (20/1/2021). Rapat itu membahas keluhan sejumlah kepala desa terhadap penyaluran bantuan sosial yang kerap bermasalah.

Ketua Komisi A DPRD Cianjur, Isnaeni menjelaskan, pihaknya akan menggelar rapat kembali dengan Sekda dan Bappeda Cianjur untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami menerima keluhan dari para kades, salah satunya tugas dan wewenang mereka yang tidak jelas. Terus katanya ada tikor di tingkat desa, tapi tidak perah dilibatkan dan yang paling menarik ada persoalan e-warong. Bahwa e-warong itu harus ada surat persetujuan dari kades, tapi kalau terjadi sesuatu tidak pernah ada koordinasi lagi, padahal kalau ada apa-apa pasti ke kades,” tuturnya kepada Cianjur Today, Rabu (20/1/2021).

Selain itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur tidak hadir dalam rapat karena tidak terundang. Padahal, persoalan ini sangat erat kaitannya pada instansi yang dipimpin Amad Mutawali itu.

“Saya tadi telepon Dinas Sosial, katanya di jalan tapi sampai detik ini tidak hadir, ini kan ada keterkaitan dengan mereka,” jelasnya.

Isnaeni mengapresiasi Apdesi Cianjur yang tidak menuntut banyak dalam persoalan bantuan sosial dan hanya ingin mengembalikan penyaluran sesuai pedoman umum yang berlaku dan Permensos Nomor 20 Tahun 2019.

“Karena di situ jelas, siapa tikor, tadi sempat berdebat, katanya tikor tingkat desa tapi di Permensos tidak. Malah kades itu anggota tikor kecamatan ini harus diluruskan,” ucapnya.

Ia berharap, persoalan penyaluran bantuan sosial ini tidak terjadi lagi. Sebab, hal ini sangat menyangkut kebutuhan masyarakat kecil yang ada di Cianjur.

“Harapan saya tidak ada lagi persoalan dari penyaluran bantuan sembako, karena kalau terjadi apa-apa yang rugi masyarakat Cianjur juga. Mudah-mudahan bisa terselesaikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Cianjur Beni Irawan menuturkan, tugas para kepala desa perlu diapresiasi dalam melancarkan penyaluran bantuan sembako.

“Terkait dengan BPNT ini sebetulnya koordinasi saja, jangan sampai desa tidak tahu ketika berkontrak atau ber-MoU. Tolonglah hargai tugas para kepala desa,” ujarnya.

Menurutnya, tugas kecamatan dan TKSK itu mengkoordinasikan jangan sampai kepala desa tidak tahu terhadap persoalan yang ada di wilayahnya.

“Jangan sampai kita tidak tahu, nanti ketika timbul permasalahan ini larinya juga ke desa. Jadi tolong ajak kami ngobrol kenapa ini ada pengurangan,” ungkapnya.

Pihaknya mengatakan, beberapa masalah dalam program sembako antara lain pengurangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan ada pula kartu yang dimiliki KPM tidak memiliki saldo.

“Keluhanya ke kita, maka dari itu kita menyampaikan ke komisi A, tentunya ini domain siapa yaitu Dinsos. Tapi hari ini sangat disayangkan Dinsos tidak hadir,” tandasnya.(afs/ct6/sis)

Berita Lainnya

Berikan Komentar Kalian

Back to top button

Dukung kami dengan Matikan Adblock

Please consider supporting us by disabling your ad blocker