CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur maksimalkan jejaring untuk memberantas pelanggaran pada Pilkada 2020 mendatang. Hal itu mengingat pelanggaran yang kerap terjadi di Cianjur adalah politik uang dan ketidaknetralan ASN.
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Hadi Dzikri Nur, mengatakan, tim pengawas akan terbentuk pada akhir Desember ini.
“Bawaslu akan memaksimalkan jejaring yang kita miliki, termasuk dalam struktur pengawas. Desember akhir sudah terbentuk. Termasuk para siswa sekolah pengawasan sekitar 76,” katanya saat diwawancara, Senin (02/12/2019).
Hadi mengungkapkan, pada pemilihan sebelumnya memang tidak ada pelanggaran yang disengaja.
“Namun dari pemilihan tersebut kita memantau sejumlah dugaan bahkan pelanggaran seperti ketidaknetralan ASN dan money politik,” ucapnya.
Maka dari itu, Bawaslu membentuk tim yang menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Data tersebut berasal dari daerah rawan pelanggaran di Kabupaten Cianjur.
“Kami membentuk tim yang menyusun IKP berdasarkan data yang ada di Kabupaten Cianjur,” tuturnya.
Bawaslu, lanjut Hadi, akan melakukan survei terhadap stackholder pemilu yang kemudian akan disetorkan, ke Bawaslu RI
“Nanti RI yang akan mengeluarkan, apakah Cianjur, rawan sedang atau berapa nanti levelnya dirumuskan,” katanya.
Setelah level kerawanan pemilu tersebut dikeluarkan, maka Bawaslu akan memberikan penanganan khusus terhadap daerah tersebut.
“Setelah itu keluar, akan ada treatment khusus nantinga untuk titik kerawanan tadi,” pungkasnya.(afs)
