Pilkada Cianjur 2020

Cianjur Peringkat Empat Indeks Kerawanan Pemilu se-Pulau Jawa

CIANJURTODAY.COM, Cianjur – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur menginformasikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Kabupaten Cianjur, Jumat (06/03/2020). IKP tersebut pertama kali dirilis Bawaslu RI pada 22 Februari 2020 lalu.

Berdasarkan hasil IKP tersebut, Kabupaten Cianjur berada di urutan dua teratas sebagai kabupaten dangan IKP tertinggi di Jawa Barat. Selain itu Kabupaten Cianjur pun mendapat peringkat ke-4 se-Pulau Jawa, dan peringkat 17 se-Indonesia.

Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Cianjur, Hadi Dzikri Nur, mengatakan, IKP merupakan segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilu/pilkada yang demokratis.

“Tujuannya sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan. Juga sebagai alat pemetaan, pengukuran, potensi, prediksi dan deteksi dini,” paparnya di hadapan awak media.

Dimensi IKP dalam Pilkada 2020 ada empat, lanjut Hadi, yaitu, konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi. “Empat yang menjadi muncul di setiap Kabupaten di Indonesia,” tuturnya.

Berdasarkan IKP yang dirilis Bawaslu RI, IKP Kabupaten Cianjur berada di angka 63,77 dan berada di kategori level 5. “Angka Konteks Sosial Politik, 67,02. Pemilu yang bebas dan adil, 51,97. Kontestasi, 67,4. 74, 81,” paparnya.

Dari IKP tersebut, muncul sejumlah rekomendasi dalam mengatasi kerawanan dalam Pilkada 2020 mendatang. “Untuk penyelenggara pemilu, meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, akurasi data pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat,” katanya.

Selain itu, partai politik harus meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan pilkada.

“Untuk pemerintah, memastikan dukungan pelaksanaan Pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi untuk konsolidasibdan pencegahan potensi kerawanan,” ungkap dia.

Sedangkan untum Polri, TNI, BIN, dan Binda, menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontak dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP. “Terakhir, Ormas dan OKP, memperluas jaringan pemantauan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik.” tambahnya.

“Kerawanannya itu hanya karena letak demografisnya saja”

Kapolres Cianjur, AKBP Juang Andi Priyanto, menilak kerawanan tersebut hanyalah di sisi demografis. Ia berharap agar pelaksanaan pilkada tidak ada kensala.

“Kerawanannya itu hanya karena letak demografisnya saja, ke mana-mana jauh. Ke Cianjur Selatan jauh, dari Polres menuju Cidaun insya Allah kalau bareng-bareng dibantu Muspida, baik itu Kodim, Brimob, Sabhara, Satpol PP, semoga tidak ada kendala,” tuturnya kepada wartawan di Mapolres Cianjur, Kamis (05/03/2020).

Menurutnya, saat ini belum ada calon pasti untuk Pilkada Cianjur 2020, bahkan daerah yang rawan pun hingga saat ini masih belum terdeteksi. Namun, pernyataan Bawaslu Jawa Barat menjadi cambukan bagi Polres Cianjur untuk lebih serius mengamankan Pilkada.

“Itu menjadi cambuk untuk Polres agar lebih serius dalam mengamankan Pilkada. Mengingat, Pilkades kemarin juga aman, walaupun masih ada satu dua yang protes tapi bisa diatasi,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya akan meminta bantuan kepada Polda Jabar dalam proses pengamanan di Pilkada Cianjur 2020 mendatang. Polisi juga akan memberikan penyuluhan bagi masyarakat agar Pilkada berlangsung aman.

“Jelas kami akan minta bantuan dari Polda untuk BKO, satu Brimob, Sabhara, juga satuan tugas Polda akan di up ke kita. Kedua saya akan berusaha untuk berkeliling bersama pejabat Polres untuk memberikan masukan kepada masyarakat bahwa Pilkada ini adalah untuk damai dan untuk bahagia,” kata dia.

Polisi akan mempidanakan penyebar hoaks atau berita bohong. “Jika akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan di masyarakat.” pungkasnya.

Tanggapan KPU

Sementara itu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Cianjur, Hilman Wahyudi, menyatakan yang memiliki peran terbesar dalam IKP di Cianjur bukan dari pihak penyelenggara. Peran terbesar berasal dari publik.

“Kan ada empat dimensi. Yang dijadikan variabel kerawanan pemilu itu yang merujuk langsung ke penyelenggara hanya satu, di luar itu yang terkait dengan publik, maka secara garis besar saya menilai dari kerawanan yang menjadi sorotan Bawaslu RI ini lebih cenderung aspek di luar penyelenggara dalam membuat indeks,” tuturnya.

Ia pun memberikan sejumlah contoh kasus pada Pilkada Cianjur di tahun 2015. Ia mengatakan, kerawanan itu ada karena ada pertarungan antar kelompok mengatasnamakan pendukung tertentu yang tidak suka terhadap pemerintah daerah saat itu.

“Intinya pertarungan antar pendukung ini yang membuat indeks kerawanan tinggi. Seperti di tahun 2015 yaitu kesalahan penyelenggaraan yang saya ingat adalah kesalahan sikap yang diambil oleh salah satu PPK di Sindangbarang, hanya itu saja,” kata dia.

Ia pun menyimpulkan, hanya sedikit konteks penyelenggara yang menyumbang terhadap IKP. “Sementara yang lainnya itu disumbang langsung oleh publik itu sendiri,” kata dia.

Selain itu, ia pun menyebut, berdasarkan kasus-kasus tersebut, aktivis di Cianjur harus diperbaiki pola pikirnya. Meningat, selalu ada isu politik yang didasari dengan ketidaksukaan.

“Ini saya pikir juga kedepannya tidak terjadi lagi. Seperti tidak lolos jadi panwascam, menggerakkan masyarakat untuk demo.” pungkasnya.(afs/rez)

Berita Lainnya

Berikan Komentar Kalian

Back to top button