CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Cianjur menyebut, ‘perang’ baliho elit partai yang bertebaran di sejumlah ruas jalan Cianjur, tidak ada urgensinya sama sekali.
Pasalnya, dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum juga mereda, para elit partai malah melakukan manuver politik dalam rangka mencari dukungan pada pemilihan umum 2024.
“Sungguh tak elok saat kondisi pandemi memburuk, elite politik malah melakukan hal-hal yang di luar nalar. Pemasangan baliho siapa pun, sangat membuat ruang publik kita menjadi sesak dan sama sekali tidak ada urgensinya,” ujar Direktur DEEP Cianjur, Neni Nur Hayati kepada Cianjur Update, Jumat (13/8/2021).
Menurutnya, ‘perang’ baliho elit partai itu hanya untuk pencitraan dan menaikkan popularitas jelang Pemilu 2024.
“Padahal semarak pemasangan baliho itu hanya akan menjadi sampah visual,” jelasnya.
Faktanya, jelas Neni, di beberapa kabupaten/kota, baliho Ketua DPR RI Puan Maharani malah dicoret-coret warga.
“Ini menandakan bahwa di mata warga, pemasangan baliho itu tak lain hanya sebatas iklan,” ungkap dia.
Ia menyebut, publik memaknai iklan tersebut hanyalah sebatas janji belaka. Para elit politik hanya datang dan memberikan janji menjelang momentum pemilihan serta kepentingan politik.
“Sama sekali tidak ada kontribusi konkrit yang dilakukan oleh elite politik di masa pandemi ini. Puan misalnya, apa ada kontribusi riil untuk pengarusutamaan kepentingan perempuan dan anak di era pandemi,” jelas Neni.
Menurutnya, menyapa rakyat lewat baliho sama sekali tak memberikan dampak positif apapun. Strategi komunikasi politik yang kurang efektif.
“Tidak membuka dan memberikan ruang dialog kepada masyarakat melalui komunikasi. Padahal jalan dialog ini sangat baik, apalagi mendengarkan keluh kesah rakyat. Bukan melalui benda mati yang memperlihatkan narsisme,” ucap Neni.
Neni menegaskan, ‘perang’ baliho elit partai itu hanya iklan. Layaknya sebuah iklan politik didesign dengan begitu istimewa, baik dan indah, tetapi keberadaannya tidak tertata dengan baik. Sehingga merusak tatanan ruang sosial dan tertib ruang publik.
“Pemimpin seharusnya punya kemampuan mendengarkan yang menjadi keterampilan yang lebih penting dari berbicara dan memasang iklan politik,” tegas dia.(afs/sis)
