CIANJURUPDATE.COM, Pagelaran – Direktur Utama RSUD Pagelaran dr Awie Darwizar menyanggah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang santer diramaikan di media sosial (medsos). Adapun yang dilakukannya adalah sosialisasi terhadap ratusan pekerja harian lepas untuk tidak lagi berkegiatan di RSUD Pagelaran.
Dia memaparkan, sosialisasi tersebut dilaksanakan sesuai arahan dari Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur untuk memangkas biaya non pegawai RSUD Pagelaran yang sebelumnya membengkak.
“Untuk menggaji para pekerja harian lepas yang jumlahnya ada ratusan orang, 2018 lalu kami harus mengeluarkan biaya sebesar Rp7,6 Milyar. Sedangkan 2019 ini Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hanya menyediakan Rp5 Milyar saja, jadi kami lakukan sosialisasi kepada mereka untuk mencari pekerjaan di tempat lain,” paparnya kepada para wartawan, Senin (25/02/2019).
Selain itu kata Awie, asal-usul para pekerja harian lepas di RSUD Pagelaran itu pun tidak jelas. Pasalnya, ia merasa tidak pernah memberikan komitmen berupa kontrak kerja sebagaimana mestinya pegawai non PNS.
“Kalau keputusan direktur untuk mengadakan pegawai non PNS itu pasti banyak sekali mengingat, dan mempertimbangkannya. Mereka yang ada di Pagelaran saat ini hanya berbekal surat tugas saja sehingga bisa dikategorikan sebagai pekerja harian lepas,” ungkapnya.
Menurutnya, RSUD Pagelaran saat ini cukup membutuhkan sebanyak 258 orang tenaga kerja saja. Mengingat pelayanan pun belum optimal sehingga berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit.
“Pemangkasan pekerja harian lepas patokannya adalah DPA. Kalau jumlah itu melebihi yang sudah dianggarkan dari DPA maka dari mana sisanya harus ditambah?,” tandasnya.(riz)
