CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Ribuan buruh di Kabupaten Cianjur yang dirumahkan akan didata untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur. Hal ini mengingat banyaknya karyawan yang terdampak Covid-19.
Berdasarkan rekap data Disnakertrans Cianjur, ada 2579 karyawan dari 41 perusahaan. Sementara dua karyawan dari satu perusahaan di antaranya habis kontrak.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo, menyebutkan burug yang dirumahkan masuk dalam kriteria penerima Bantuan Gubernur Jawa Barat.
“Iya itu kan masuk kriteria gubernur. Saya sudah sampaikan kemarin ada pendataan dari provinsi,” ujarnya saat ditemui wartawan di Pendopo Cianjur Jumat (01/05/2020).
Heri menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan data tersebut kepada pihak berwenang. Disnaker Cianjur bertugas mendistribusikan data tersebut.
“Saya sudah sampaikan data itu ke Disnaker Provinsi juga Ketua Gugus Tugas dan Forkopimda Cianjur. Mudah-mudahan mereka teralokasikan. Tugas saya di disnaker sudah memverfikasi dan mendistribusikan data tersebut by name, by adress, by email, by phone,” ujarnya.
Sebelumbnya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Aries Heriansyah mengatakan saat ini belum ada laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Disnakertrans Cianjur.
“Kalau untuk PHK sampai saat ini belum ada laporan. Yang ada itu karyawan yang dirumahkan. Kemarin kami melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan dan belum ada PHK,” tuturnya.
Ia pun mengimbau perusahaan melindungi upah buruh sesuai surat edaran Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker).
“Imbauan sesuai dengan surat edaran Kemenaker bahwa melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja buruh terkait pandemi Covid-19,” kata dia.
Selain itu, Aries pun menyebut, setelah melakukan monitoring, pihaknya berharap karyawan yang dirumahkan mendapat bantuan.
“Langkah selanjutnya, kemarin habis mendata setelah mendata, diharapkan karyawan yang dirumahkan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah.” kata dia.(afs/rez)
