Berita

DPPH Cianjur Bantah Kelangkaan Pupuk di Cianjur: Hanya Terkendala Sistem Elektronik

×

DPPH Cianjur Bantah Kelangkaan Pupuk di Cianjur: Hanya Terkendala Sistem Elektronik

Sebarkan artikel ini
DPPH Cianjur Bantah Kelangkaan Pupuk di Cianjur: Hanya Terkendala Sistem Elektronik
LANGKA: DPPH Kabupaten bantah kelangkaan pupuk di Cianjur. (Foto: Istimewa)

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Holtikultura (DPPH) Kabupaten Cianjur mengklaim bahwa tidak ada kelangkaan pupuk di wilayah Cianjur. Hal tersebut menepis berbagai anggapan bahwa petani tengah kesulitan mendapatkan pupuk untuk sawah mereka.

Plt Kepala Bidang Tanaman Pangan DPPH Cianjur, Nurdiyati menegaskan, tidak ada kelangkaan pupuk sama sekali di Kabupaten Cianjur saat ini.

Ia mengaku, sudah memeriksa sendiri stok pupuk ke gudang yang ada di tiga kecamatan di Cianjur. Yaitu di Pasirhayam Cilaku, Rawabango Karangtengah, dan di Sindangbarang.

“Tidak ada yang namanya kelangkaan pupuk di Cianjur. Pada 2020 kemarin banyak yang bilang pupuk langka, saya memeriksa langsung ke gudang lini. Stok pupuk melimpah, dan malah belum tersalurkan,” ujarnya kepada Cianjur Update, Jumat (25/6/2021).

Pupuk di Cianjur Hanya Terkendala Sistem Elektronik

Belum tersalurkannya pupuk di Cianjur, lanjutnya, karena adanya kendala teknis dalam sistem elektronik transaksi pupuk bersubsidi. Selain itu, ada sejumlah kendala lain di lapangan, seperti petani kehilangan Kartu Tani Indonesia (KTI) dan lupa PIN kartunya.

“Dinas tidak berhubungan dengan uang dan barangnya, karena itu urusan PT Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Barang juga dari produsen yang menyalurkan pupuk bersubsidi itu Pupuk Kujang dan Pupuk Petrokimia sebagai holding Pupuk Indonesia,” terangnya.

Ia menjelaskan, mekanisme produsen menyalurkan pupuk ke distributor, kemudian menyalurkan kembali ke kios penyedia pupuk.

“Mereka punya target, kalau tidak terserap, maka harus membayar pupuk,” jelasnya.

Pihaknya terus melakukan sosialisasi agar para petani mau membuat KTI dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Termasuk, mengawasi pupuk agar penggunaannya tepat sasaran.

“Ini kan barang yang dalam pengawasan, karena ada investasi pemerintah. Otomatis kalau macam-macam, ada hukuman sesuai peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Pembuatan KTI sudah sesuai dengan mekanismenya, yaitu untuk membantu petani agar mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan, proses pembuatan KTI untuk pupuk subsidi itu gratis.

“Semuanya serba gratis, petani tidak mengeluarkan uang satu rupiah pun,” imbuhnya.

Nurdiyati pun menegaskan, tidak ada kelangkaan pupuk di Cianjur seperti berita yang santer beredar.

“Sekali lagi, tidak ada kelangkaan pupuk di Cianjur. Hanya ada kendala di sistem elektroniknya saja dan sedang kami perbaiki,” tandasnya.(afs/sis)

Tinggalkan Balasan