CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memulai langkah dalam pencegahan pelanggaran pemilu dengan mengawasi proses penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal ini guna menangkal penyalahgunaan wewenang untuk ajang politik para calon petahana.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi, mengatakan, saat ini pihaknya sudah minta Bawaslu di Karawang dan Cianjur menindaklanjuti laporan terkait dugaan pemanfaatan bantuan sosial untuk kampanye. Dua laporan itu ialah bantuan beras di Karawang dan bantuan di Cianjur.
“Ada dua laporan baik dari element pemilu ataupun temuan bawaslu. Disampaikan laporan itu Karawang dan Cianjur,” ujarnya saat diskusi Bawaslu Jabar dengan Jurnalis melalui zoom meeting, Senin (18/5/2020).
Dirinya mengatakan, Bawaslu Karawang dan Cianjur tengah menelusuri adanya kemungkinan bantuan tersebut bersumber dari angggaran negara.
“Kami dalami, apakah ada indikasi pada penyimpangan kekuasaan, seperti di Klaten,” tuturnya.
Selain itu, Bawaslu di delapan kabupaten/kota sudah diarahkan untuk bersurat langsung ke Pemda agar segala bentuk bantuan tidak boleh menyimpang dan sesuai ketentuan.
“Jadi upaya pencegahan indikasi kampanye ini bukan kita anti kemanusiaan, tetapi mengukuhkan nilai kemanusiaan agar yang memberi bantuan tulus tidak dijadikan ajang politik terbuka,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Cianjur, Usep Agus Zawari, mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dugaan bantuan nasi kotak berstiker foto Plt Bupati Herman Suherman yang ramai diperbincangkan.
“Itu kita jadikan informasi awal dan selanjutnya, Bawaslu Cianjur melakukan penelusuran dan penelaahan,” pungkasnya.(arm/rez)
