CIANJURUPDATE.COM, Jakarta – Dukungan percepatan vaksinasi Covid-19 terus berdatangan, salah satunya dari Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ).
ABJ memandang vaksinasi penting sebagai bagian untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain itu vaksinasi gotong royong individu atau dikenal juga dengan vaksinasi mandiri sangat tepat dilakukan.
Sekretaris Jenderal ABJ, Ilmar Ilyas menyatakan, Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah menyampaikan bahwa vaksinasi berbayar bersifat opsional.
Tujuannya memperluas dan mempercepat sekaligus mendekatkan akses untuk pelayanan vaksinasi. Tidak ada alasan untuk menolak sepanjang pelaksanaan vaksinasi berbayar mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
“Sudah terang benderang disampaikan pemerintah bahwa vaksinasi gotong royong tidak wajib dan tidak menghilangkan hak vaksinasi gratis bagi rakyat yang selama ini masih berjalan. ABJ dukung penuh setiap upaya percepatan vaksinasi agar kita mencapai herd immunity,” ujarnya dalam keterangan rilisnya, Rabu (14/7/2021).
Ia menyatakan pihak yang menolak vaksinasi tampaknya belum memahami secara komprehensif maksud dan tujuan vaksinasi mandiri. Tidak tertutup kemungkinan ada motif politik atas penolakan tersebut.
Ilmar mengajak seluruh lapisan masyarakat tidak berprasangka buruk, sehingga menimbulkan ekses negatif bagi upaya penanganan Covid-19.
Kata dia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menekankan vaksinasi gotong royong oleh perusahaan juga gratis. Artinya pekerja sama sekali tidak dipungut biaya.
Menurutnya, vaksinasi gotong royong harus dibedakan dengan vaksinasi mandiri. Perusahaan pun bisa saja membayar vaksinasi mandiri untuk pekerja. Inilah yang belum dipahami segelintir kelompok yang menolak vaksinasi mandiri.
“Intinya, semakin banyak warga yang divaksinasi maka akan segera terbentuk herd immunity. Relawan ABJ berharap kita tidak perlu ribut-ribut, gaduh-gaduh soal vaksinasi ini gratis atau berbayar karena yang terpenting kita divaksinasi. Hilangkan prasangka buruk,” tambahnya.
Tambah Ilmar, BUMN terlebih Kimia Farma mempunyai jaringan klinik dan tenaga kesehatan yang cukup signifikan di Indonesia. Sebagaimana diungkap Menteri BUMN, jaringan apotek Kimia Farma mencapai 1.300 unit. Dahkan dilengkapi dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini membuktikan vaksinasi mandiri sudah melalui kajian mendalam.
“Banyak juga mungkin mereka yang berkemampuan, mau vaksinasi terus bayar sendiri. Malah bagus untuk mempercepat herd immunity, semua ramai-ramai sadar pentingnya vaksinasi. Hentikan perdebatan yang tidak produktif soal vaksinasi ini. Habis energi bangsa,” tuturnya.
Ia juga mencontohkan proses PCR berbayar yang menjadi pilihan selama ini tetap dilakukan dan tidak pernah dipolemikkan meski biayanya mahal.
“Ada yang sanggup bayar kan gak masalah. Ini sekarang begitu soal vaksinasi jadi ribut. Kan aneh. Kecuali vaksin gratis dihentikan, atau vaksin berbayar yang dijadikan prioritas oleh pemerintah,” tutupnya.(*)
