Ketua PC IMM Kabupaten Cianjur, Andi Arya Pratama, menyesalkan atas kebijakan yang diambil DPR RI. Menurutnya, kebijakan itu membuat resah dan menyiksa pekerja atau buruh.
“Pokoknya saya sebagai rakyat menegaskan tetap menolak kebijakan pemerintah tentang Omnibus Law. Hak-hak cipta kerja buruh dan kesejahteraan buruh, jangan sampai dirampas oleh para investor asing,” tuturnya kepada Cianjur Update, Selasa (06/10/2020).
Kata Andi, seharusnya UU Ketenagakerjaan mengacu pada UU Nomor 13 tahun 2003. Pemerintah membela kaum buruh bukan malah membela kaum pengusaha atau investor asing.
“Dengan dalih supaya meningkatkan ekonomi. Jangan sampai hanya demi investasi dan investor masuk, pemerintah menyengsarakan kaum buruh dan menyejahterakan serta memakmurkan para pengusaha.” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris PC IMM Kabupaten Cianjur, Dika Muhammad Rifai, mengatakan, keberadaan Omnibus Law akan merampas hak hidup rakyat. Pemerintah seharusnya pemerintah fokus menangani Covid-19, ekonomi masyarakat, dan pendidikan.
“Di mana masyarakat sekarang sangat resah dengan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk jadi memilih mati karena kelaparan atau karena virus,” kata dia.
Ia berharap, Wakil Rakyat jangan ambil kesempatan untuk meloloskan legislasi yang kontroversial. Seharusnya pemerintah memprioritaskan pandemi yang semakin parah di Indonesia.
“Serta harapannya ada ajakan masyarakat dalam keterlibatan pembuatan perundang-undangan di tengah pandemi. Sangat diperlukan partisipasi masyarakat yang akuntabel.” tukas dia.(afs/rez)
