CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Pjs Bupati Cianjur, Dudi Sudrajat disinyalir atur pemenang proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) protokol kesehatan bagi penyelenggaraan Pilkada di lingkungan Dinas Kesehatan setempat senilai hampir Rp10 miliar. Diduga ada campur tangan ‘orang kuat’ di lingkungan pemerintahan dalam pengadaan itu.
Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Peduli Cianjur (Himpec), Ramadhan Ihsan, mengatakan, berdasarkan data yang dikantonginya, nilai pengadaaan APD penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur lebih kurang senilai Rp10 miliar. Namun, Dinas Kesehatan terkesan tidak transparan dalam pengadaan ini.
“Bahkan ada dugaan kabar penggiringan bagi pemenang pengadaan APD itu,” tutur Ihsan, Selasa (24/11/2020).
Ihsan menilai, seharusnya pengadaan APD protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mendapat keuntungan. Terlebih di tengah pandemi covid-19, sebisa mungkin anggaran dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin.
“Kami mempertanyakan RAB (rencana anggaran biaya) pengadaannya. Sesuai atau tidak dengan yang dialokasikan,” kata dia.
Himpec berencana menggelar aksi ke Pendopo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Mereka mendesak supaya malasah ini diusut tuntas dan soal indikasi keterlibatan pihak-pihak yang dekat dengan pemerintahan di lingkungan Pemkab Cianjur.
Sementara itu, Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Asep Hisamudin enggan berkomentar banyak soal indikasi penggiringan pemenang pengadaan APD protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi covid-19. Namun, Asep mengaku proses pengadaan APD telah dilaksanakan sesuai aturan.
“Saya no comment. Itu kan arahnya subjektif. Bisa iya, bisa tidak istilahnya. Tergantung kaca mata karena yang ditunjuk satu, yang ingin banyak. Tapi yang jelas, semua mekanisme sudah ditempuh,” tutur Asep di ruang kerjanya, Selasa (24/11/2020).
Asep menjelaskan, dari awal pengadaan APD protokol kesehatan dalam Pilkada akan ditenderkan. Namun, kondisinya tidak memungkinkan melaksanakan tender karena waktu yang terlalu sempit.
“Kebutuhan APD itu mendesak dan darurat, makanya pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung. Kita juga sudah konsultasikan dengan Barjas (Barang dan Jasa),” jelas Asep.
Ia mengatakan, alokasi anggaran pengadaan APD sekitar Rp10 miliar. Pengadaannya dilakukan secara penunjukan langsung dan melalui e-katalog.
Pengadaan barang melalui e-katalog seperti hand sanitizer, thermogun, dan lainnya. Sementara penunjukan langsung pengadaan APD, barangnya berupa alat rapid test sebanyak 51.288 buah, faceshield, dan sarung tangan plastik.
Dasar pengadaan APD untuk kebutuhan protokol, lanjut dia, mengacu pada Peraturan KPU. Lalu, KPU Kabupaten Cianjur menandatangani nota kesepahaman dengan kepala daerah.
“Dari dasar itulah, Dinas Kesehatan diinstruksikan menindaklanjutinya. Kalau kita tidak melakukan itu, artinya kita tidak mendukung Pilkada,” tegasnya.
Mekanisme pengadaan barang APD protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada pun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4/2020.
“Kalau rekanan, kalau gak Bandung, dari Jakarta. Kalau di Cianjur gak ada untuk alat-alat kesehatan. Ada tapi sedikit,” ujar dia.
Namun, lanjut Asep, bukan berarti masyarakat Cianjur tidak diwadahi. Mereka diberdayakan dengan membuat masker.
“(Instruksi) pemerintah pusat kan harus menghidupkan usaha-usaha kecil. Pemberdayaan. Di antaranya pembuatan masker. Daripada ke orang lain, mending diberdayakan masyarakat yang ada di Cianjur,” kata dia.
Sementara itu, Pjs Bupati Cianjur, Dudi Sudrajat mengatakan, menurut pengalamannya dengan anggaran yang cukup besar, terlalu ambil resiko jika mempermainkan anggaran tersebut.
“Pengalaman saya di pengadaan di provinsi Jabar sudah puluhan tahun, dengan nilai anggaran yang cukup besar rasanya sih sudah teruji untuk saat ini ambil resiko dengan main-main di pengadaan,” singkatnya kepada Cianjur Update, Selasa (24/11/202).(afs)
