CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Himpunan Mahasiswa Peduli Cianjur (Himpec) mengecam buruknya birokrasi RSUD Sayang Cianjur. Namun, Himpec kecewa karena audiensi yang dilakukan pada Kamis (22/10/2020) tidak sesuai harapan.
Ketua Himpec, Sandi mengatakan, pihaknya mendalami bahwa pemerintah pusat mulai keteteran karena dampak pandemi Covid-19.
“Dampak terbesar covid bukan hanya kesehatan tetapi juga ekonomi. Dari dasar itu kita mulai cari tahu turun kemana bantuan-bantuan yang diprogramkan pemerintah pusat untuk penanganan covid ini,” kata dia, Jumat (23/10/2020).
Sandi mengatakan, setelah mencari tahu soa anggaran Covid-19, pihaknya mendapatkan nama RSUD Cianjur dalam bantuan anggaran maupun hibah.
Data tersebut berkenaan, pengadaan alat kesehatan dan ambulan (DAK) yang mendapat bantuan hibah senilai Rp2.321.854.000, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang mendapat bantuan hibah senilai Rp1.953.266.000
Lalu, Pengadaan alat kedokteran IBS dan penunjangnya yang mendapat bantuan hibah senilai Rp677.250.000, dan pengadaan obat dan pembekalan kesehatan yang merupakan dana program senilai Rp34.222.900.000.
Dari data tersebut, pihaknya mengajak Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur untuk beraudiensi, Tapi direktur utama serta petugas kantor tidak hadir saat audiensi dilaksanakan.
“Malah yang berhadapan dengan kita adalah kuasa hukumnya yaitu Pak Yudi yang merupakan dosen Unsur juga,” jelas dia.
Atas hal itu, pihaknya mengaku kecewa. Terlebih karena pertanyaan yang diajukan tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh pihak rumah sakit.
“Janji berkenaan pertanyaan kita yang akan dijawab dalam bentuk tulisan sebagai hasil notulensi sampai detik ini pun tidak ada kabar lanjut,” jelas dia.
Ia mengakatan, pertanyaan yang diajukan cukup mudah. Seperti berkenaan soal pengadaan ambulans yang jelas terlihat hasilnya.
“Jika anggaran itu benar digunakan pihak tidak mengetahui apakah jumlah ambulan di rumah sakit bertambah atau tidak,” katanya.
Malah, birokrasi organisasi mahasiswa itu mengaku disalahkan. Sebab, dalam meminta data rumah sakit, perlu rekomendasi dari Inspektorat Daerah.
“Selanjutnya kita diarahkan untuk audiensi kepada Dinkes untuk permasalahan ini, karena menurut pihak rumah sakit Dinkes yang lebih berwenang dan lebih tahu. Birokrasi ini menurut kami adalah sebuah cara menutupi dosa mereka.” tukasnya.(afs)
