Today

Ini Dia Hasil LHKPN Paslon Pilkada Cianjur yang Diumumkan KPU

CIANJURTODAY.COM, Cianjur – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Cianjur mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) empat calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Cianjur 2020, pada Kamis (29/10/2020). Penyampaian LHKN ini berdasarkan regulasi PKPU No 3 Tahun 2017 yang disampaikan melalui live streaming di kanal youtube KPU Cianjur.

Tercatat, Calon Bupati Cianjur nomor urut 2, Oting Zaenal Muttaqin memiliki harta kekayaan paling tinggi dibandingkan cabup lainnya dengan total kekayaan sebesar Rp7,8 miliar.

Sedangkan Calon Wakil Bupati Cianjur nomor urut 4, Gilar Budi Raharja tercatat menjadi cawabup dengan harta kekayaan tertinggi, yaitu sebesar Rp19,2 miliar.

Berikut daftar harta kekayaan masing-masing calon Pilkada Cianjur 2020. Pasangan calon bupati nomor urut 1, Muhamad Toha memiliki total harta kekayaan Rp705 juta, wakilnya Ade Sobari memiliki total harta kekayaan sebesar Rp648 juta.

Pasangan calon bupati nomor urut 2, Oting Zainal Muttaqin memiliki total harta kekayaan Rp7,8 miliar, wakilnya Wawan Setiawan memiliki total harta kekayaan sebesar Rp1,8 miliar.

Pasangan calon bupati nomor 3, Herman Suherman memiliki total harta kekayaan Rp5,6 miliar, wakilnya Tb Mulyana Syahrudin memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3,9 miliar.

Pasangan calon bupati nomor urut 4, Lepi Ali Firmansyah memiliki total harta kekayaan Rp756 juta, wakilnya Gilar Budi Raharja memiliki total harta kekayaan sebesar Rp19,2 miliar.

Ketua KPU Cianjur Selly Nurdinah mengatakan, pengumuman harta kekayaan merupakan hasil verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon.

“Masing-masing calon bupati wajib membawa dokumen berkas tanda terima laporan harta kekayaan yang sudah disampaikan kepada KPK,” ujarnya.

Sementara itu Divisi Teknis KPU, Ridwan Abdulah, melalui Humas KPU, Rustiman mengatakan apabila pasangan calon berhalangan menyampaikan pengumuman harta kekayaan maka disyaratkan dalam PKPU membuat surat kuasa kepada KPU untuk menyampaikan LHKPNnya.

“Setelah itu, KPU pun berkewajiban menyampaikan LHKPN kepada publik atas dasar surat kuasa tersebut,” tutupnya.(ct6/sis)

Berita Lainnya

Berikan Komentar Kalian

Back to top button