Today

Istri Wagub Jabar Takziah ke Rumah Duka Almarhumah Sarah di Cianjur

CIANJURTODAY.COM, Cianjur – Istri Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Lina Marlina takziah ke rumah duka almarhumah Sarah Sesa di Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Cianjur.

Lina mengungkapkan, sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa Sarah. Sebab, ia harus meninggal dunia karena disiram air keras dan dianiaya oleh suaminya sendiri, Abdul Latif.

“Kami sebagai perempuan, ketika mendengar berita seperti ini sangat prihatin. Kok ada sih perempuan yang masih diperlakukan seperti itu di tengah gencarnya kampanye larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/11/2021).

Terlebih, lanjut dia, tindakan KDRT ini dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dari Arab Saudi.

“Terlebih dilakukan oleh orang luar, itu benar-benar membuat kami terpukul dan ikut sedih. Apalagi dari cerita di media kita udah gemes, pas denger langsung lebih gemes lagi,” ungkapnya.

Wakil Ketua PKK Jawa Barat ini mengatakan, takdir sudah berkata lain. Ia menyebut, pihaknya datang untuk menyampaikan doa bagi almarhumah Sarah dan keluarga yang ditinggalkan.

“Tapi mau bagaimana lagi, takdir sudah berkata lain. Kami ke sini untuk takziah dan menyampaikan doa pada almarhumah Sarah,” ucapnya.

Ia menegaskan, demi mengantisipasi adanya potensi nikah siri atau kawin kontrak, di Cianjur ini sudah ada Perbup yang mengatur jeratan hukumnya dengan tegas.

“Memang sudah ada Perbupnya dan nanti harus lebih disosialisasikan lagi dan dikawal oleh semua pihak, supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyebut, akan menyampaikan hal ini kepada kedutaan besar Arab Saudi. Karena, sebutnya, kejadian seperti ini tidak hanya sekali dua kali.

“Mungkin nanti akan kami sampaikan dan harus disampaikan pada Dubes Arab Saudi, karena kejadian kekerasan dari warga Arab Saudi pada warga Indonesia tidak hanya sekali dua kali saja,” terangnya.

Menanggapi pasangan nikah siri kini bisa mendapatkan Kartu Keluarga, Lina mengaku, belum bisa menyampaikan apapun pada pemerintah pusat.

“Yang pasti pemerintah melakukan ini untuk kebaikan. Tapi kita lihat dampaknya apakah positif atau negatif, kalau negatif mungkin perempuan Indonesia harus menyuarakan itu,” tutupnya.(afs/sis)

Berita Lainnya

Berikan Komentar Kalian

Back to top button