Nasional

Layanan OSS Resmi Diluncurkan, Jokowi Genjot Investasi Efektif dan Efisien

×

Layanan OSS Resmi Diluncurkan, Jokowi Genjot Investasi Efektif dan Efisien

Sebarkan artikel ini
Layanan OSS Resmi Diluncurkan, Jokowi Genjot Investasi Efektif dan Efisien
OSS: Genjot invetasi tanah air, Presiden Jokowi resmi meluncurkan layanan OSS. (Foto: Instagram Jokowi)

CIANJURUPDATE.COM, Jakarta – Layanan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko kini resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (9/8/2021).

OSS sendiri merupakan sistem online perizinan usaha satu pintu yang dilakukan secara daring atau online. Sehingga memungkinkan aktivitas izin usaha yang efektif dan efisien.

Jokowi pun meminta seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah untuk menggunakan layanan OSS. Sehingga, seluruh izin yang dikeluarkan memiliki standar pelayanan yang sama.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirahim, pagi ini saya resmikan peluncuran sistem online single submission (OSS) bebasis risiko,” ujar Jokowi mengutip siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021) pagi.

Jokowi mengungkapkan, OSS merupakan reformasi yang sangat signfikan dalam bidang perizinan. Karena, OSS ini menggunakan layanan berbasis online yang terintegrasi dan terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko.

Selain itu, lanjut Jokowi, dalam OSS ini, jenis perizinan usaha akan disesuaikan dengan tingkat risikonya.

“Perizinan antara UMKM dan usaha besar tidak sama. Risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikat standar, dan risiko rendah cukup pendaftaran berupa nomor induk usaha dari OSS,” ucap Jokowi.

Ia menegaska, bakal mengecek langsung seperti apa implementasinya di lapangan. Sehingga proses penerbitan izin usaha mudah, sederhana, efisien biaya, cepat, dan berstandar guna memudahkan investasi.

“Ini yang akan saya ikuti, kalau ini bisa kita laksanakan saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, menengah, dan besar akan meningkat di negara kita,” paparnya.

Jokowi juga memastikan, bahwa layanan OSS tidak mengebiri kewenangan daerah untuk urusan mengeluarkan izin usaha di daerahnya masing-masing.

Hanya saja, sambung Jokowi, jika dalam kurun tertentu izin tidak kunjung diterbitkan daerah, maka bisa dilakukan intercept atau pengambilalihan kewenangan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi.

Jokowi menyebut, layanan online ini dikeluarkan untuk memangkas birokrasi yang selama ini terkenal berbelit-belit dan rawan suap.

“Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi pengusaha. Saya tidak mau ada lagi yang melakukan suap, semua harus dilakukan terbuka, transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan kepada saya,” tegasnya.

Ia pun mengajak investor dari dalam dan luar negeri, pelaku UMKM, pelaku usaha besar agar memanfaatkan sistem OSS ini, agar bisa mendorong terbukanya lapangan kerja.

“Saya juga yakinkan pelaku usaha, para investor dalam dan luar negeri, para pelaku UMKM maupun pelaku usaha besar agar memanfaatkan layanan yang super mudah ini sebaik-baiknya agar dan meningkatkan volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” terangnya.

Sistem OSS Terbitkan 11.218 NIB

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut, bahwa sejak Rabu (4/8/2021) lalu saat layanan mulai beroperasi hingga hari ini, Senin (9/8/2021) pagi sudah ada 11.218 NIB yang diterbitkan OSS.

Di sisi lain, Bahlil tidak menampik bahwa sistem OSS yang dibangun bersama Indosat tersebut belum sempurna.

Dari tes awal, ia menyebut tingkat keberhasilan OSS sebesar 83 persen. Sedangkan 17 persennya masih dilakukan perbaikan.

Dengan OSS, ia memastikan izin usaha yang bernilai di bawah Rp5 miliar tidak dibebankan biaya alias gratis. Sehingga, ia menyebut biaya tidak lagi menjadi momok usaha UKM untuk tidak mendaftarkan usahanya.

“Sesuai arahan Pak Presiden, bahwa salah satu intisari UU Cipta Kerja adalah kemudahan berusaha. Untuk UMK yang dulu batas Rp500 juta sekarang jadi Rp5 miliar itu semua gratis,” pungkasnya.(sis)

Tinggalkan Balasan