`Jakarta– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap agar sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) mampu mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Sistem PPDB yang mengutamakan jarak rumah calon siswa ke sekolah itu diharapkan mampu menghapus label sekolah favorit dan non-favorit.
Meski demikian, Muhadjir meminta agar sekolah senantiasa bersaing menghasilkan anak didik yang pintar.
Lihat juga: KPAI Nilai Sistem Zonasi Sekolah Berpihak pada Anak Miskin
“Kompetisi harus tetap ada antarsekolah dan itu tidak harus yang selalu menang itu-itu saja. Sekarang (sebelum zonasi) kan bisa diprediksi sekolah mana yang nilai ujiannya tertinggi,” kata Muhadjir di Jakarta, Rabu (18/7).
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengibaratkan kompetisi antarsekolah harus sehat layaknya sepak bola Liga Inggris.
“Nanti bisa seperti Liga Inggris. Yang sekolah underdog, debutan, tiba-tiba jadi juara. Seperti kemarin Leicester City kan debutan langsung jadi juara. Nah, itu yang bagus,” kata Muhadjir.
“Indonesia akan dibikin seperti Liga Inggris. Siapapun dari sekolah manapun, bisa muncul sebagai juara dan itu karena kinerja sekolah,” lanjutnya.
Lihat juga: Polemik Sistem Zonasi dan ‘Format Masa Depan’ PPDB
Sebelum sistem zonasi diberlakukan, Muhadjir menyebut kecenderungan siswa pintar dengan nilai tertinggi cenderung berkumpul di sekolah-sekolah tertentu. Sehingga, sekolah dengan hasil Ujian Nasional (UN) tertinggi biasanya mudah diprediksi.
Muhadjir mengibaratkannya seperti Liga Spanyol.
“Kalau Liga Spanyol kan juaranya bisa ditebak kalau nggak Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid yang juara. Jarang kemudian yang lain muncul,” ujarnya.
Kendati demikian, Muhadjir mengakui bahwa menghapus pandangan soal sekolah favorit tidak mudah karena merupakan persoalan mental.
Lihat juga: Mendikbud Respons Kritikan soal Sistem Zonasi PPDB
Oleh sebab itu, Muhadjir menyebut ada dua cara untuk mengubah mental masyarakat dengan dua cara.
Pertama, meningkatkan kesadaran orang tua. Kedua, pendekatan struktural yakni dipaksa dengan aturan-aturan yang ada.
Salah satunya adalah aturan zonasi dalam PPDB. Muhadjir mengakui aturan yang dicanangkannya dalam Permendikbud 14/2018 itu menuai banyak protes.
“Karena itu kalau sekarang saya trennya negatif di medsos, sangat paham saya,” ujarnya. (sur)
Sumber (CNN Indonesia)
