CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Oh My God (OMG) istilah shock atau kaget dalam bahasa sehari-hari anak muda, dikatakan seorang anggota KPPS di Kabupaten Cianjur. Kalimat tersebut terucap setelah pelaksana KPPS membandingkan honor senilai Rp550 ribu yang diterima, dengan beban pekerjaan serta resiko saat melaksanakan tugas di tengah pandemi.
Menyikapi persoalan ini, Kabid Kemanusiaan DPC Gerakan Muda Peduli Nusantara (GMPN) Kabupaten Cianjur, Widi mengatakan, seharusnya KPUD Cianjur mengajukan kenaikan honor KPPS sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Apalagi berkaca pada Pileg dan Pilpres tahun lalu, banyak KPPS di lapangan yang meninggal dunia akibat kelelahan.
“Kalau memang sudah terlanjur membuat NPHD, mengapa hanya honor PPK saja yang dinaikkan, sedangkan KPPS tidak diajukan. Padahal KPUD kami ketahui juga mengajukan perubahan untuk Alat Pelindung Diri (APD),” ungkapnya.
Resiko pekerjaan KPPS hari ini, dikatakan Saepudin meningkat dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Bila dibandingkan saat Pileg dan Pilpres 2019 yang tanpa pandemi, banyak anggota KPPS yang meninggal dunia lantaran kelelahan.
“Resikonya bertambah tapi honornya tidak. Jelas ini akan memicu reaksi dari para KPPS. Mungkin saja pada saat pelaksanaan Pilkada 9 Desember, ada KPPS yang mogok kerja,” jelasnya.
Penambahan honor bagi PPS dan KPPS ini, kata Widi, seharusnya dilakukan menyusul tingginya tingkat kematian penyelenggara pada Pileg dan Pilpres 2019 lalu sebelum pandemi.
“Kalau KPUD Cianjur tidak mengajukan perubahan anggaran berarti KPUD tidak peduli kepada nasib penyelenggara di tingkat bawah apalagi saat ini situasinya pandemi covid 19,” ujarnya.
Bukan hanya masalah honor dan ancaman kesehatan, lanjut Widi, para petugas KPPS hari ini dihadapkan dengan aplikasi si rekap yang dinilai sulit untuk digunakan.
“Kesulitan dan tanggungjawab KPPS bertambah pada 2020 ini. Kalau dibandingkan sama gaji para komisioner yang belasan juta, berikut tunjangan transportasi dan kesehatannya, jelas ini terlihat tidak adil,” tandasnya.(riz)
