CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Para aktivis pergerakan Kabupaten Cianjur mendesak Bupati Herman Suherman agar segera mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cianjur.
Aktivis yang ikut melayangkan kritik tersebut antara lain, berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pelita Suci, Dupa Institute, dan yang lainnya.
Salah seorang aktivis dari Pelita Suci, Sodik mengatakan, saat pelantikan 18 Mei 2021 lalu, Herman Suherman dalam sambutannya menyatakan siap meningkatkan IPM di Cianjur, terutama di bidang pendidikan.
Akan tetapi, lanjutnya, IPM di Cianjur akan sulit digenjot, jika pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak sejalan dengan apa yang menjadi harapan Bupati.
“Ini tidak selaras dengan kenyataan, bahkan selama Herman menjabat Plt pun, tidak terlihat upaya dalam peningkatan IPM, di Cianjur,” ujarnya kepada Cianjur Update, Sabtu (29/5/2021).
Ia pun turut menyinggung soal pengurusan izin operasional yang berbelit, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan di Cianjur terkesan terhambat.
“Sekarang ini harus ada validasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Cianjur, sebagai implementasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018, tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ini salah satu yang cukup mempersulit masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, pihak penyelenggara pendidikan tidak cukup menempuh izin oprasional dari Disdikbud saja, tetapi harus mengurus berbagai izin dengan dinas yang lain juga.
“Di sisi lain, apabila dilakukan audit, kami yakin masih banyak lembaga pendidikan yang belum memenuhi syarat dan perizinan lengkap, baik sekolah swasta maupun negeri,” terangnya.
Ia meminta kepada OPD terkait, untuk menyelaraskan dan mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) maupun DPMPSTP Cianjur melakukan audit pada lembaga pendidikan.
Baik yang lama maupun yang baru, agar sama-sama menempuh perizinan yang sama, sehingga tercipta azas keadilan, sesuai peraturan yang berlaku.
“Harusnya semua juga harus menempuh prosedur, seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), maupun komitmen perizinan yang lain,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cianjur, Ismat Nasrulloh mengungkapkan, jika melihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Minimum (APM), Kabupaten Cianjur bagaikan piramida terbalik.
“Sekolah Dasar angka partisipasinya cukup lumayan 98 persen, tapi tingkat SMP hanya kisaran 70 persen, dan SMA 40 persen. Angkanya masih belum seimbang, hal ini menunjukkan bahwa harus ada ketelibatan semua pihak, termasuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat kesulitan untuk mendirikan sekolah, padahal itu sebagai upaya membantu pemerintah meningkatkan IPM di Cianjur,” ungkapnya.
Ismat mengungkapkan, dalam Petaturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, bab tiga perlu adanya partisipasi masyarakat, dalam mempercepat peningkatan IPM.
“Jika OPD Cianjur tidak mengindahkan peraturan dan mempersulit peran serta masyarakat, kami mahasiswa se-Kabupaten Cianjur siap turun menyuarakan keadilan,” tegasnya.(afs/sis)
