CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk segera menyelesaikan kasus pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) atau banaos. Terlebih, temuan-temuan kerap ditemukan seiring berjalannya waktu.
Ketua PC IMM Cianjur Dika Muhammad Rifai mengatakan, Pemkab bisa terjun langsung ke lapangan daripada menunggu masyarakat melaporkan temuan pemotongan bansos.
“Masyarakat juga ada yang tidak berani, atau terkena intimidasi, dan lain sebagainya. Seharusnya setelah ada pihak yang bisa menyelediki ini, pemkab bisa turun tangan,” ungkap dia kepada Cianjur Update, Senin (9/8/2021).
Di tengah pandemi Covid-19, kata dia, masyarakat sudah lelah dan jenuh dengan berbagai pembatasan PPKM. Jadi, sudah tepat apabila BST langsung disalurkan.
“Namun, apabila malah ada pemotongan, artinya bantuan apapun yang disalurkan dari pemerintah terkesan selalu tidak aman dan tidak sampai ke masyarakat,” jelas dia.
Sudah ada beberapa desa yang muncul di berbagai pemberitaan, seharusnya pihak yang berwajib bisa langsung bertindak untuk memberikan penjelaskan kepada masyarakat.
“Kami memang tidak siap untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat soal pemotongan bansos. Tapi, kami siap menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dika.
Kementerian Sosial (Kemensos) sudah dengan tegas menyatakan bahwa bansos tidak boleh ada pemotongan sepeser pun. Sama seperti yang disampaikan DPRD dan Pemkab Cianjur di berbagai pemberitaan.
“Sudah tegas tidak boleh dipotong. Semua pihak membenarkan itu. Maka dari itu, kami dorong agar hal ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Dika.
Dika berharap Pemkab Cianjur bisa lebih aktif dan agresif terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai bencana apapun itu rakyat kecil tetap jadi korban.
“Kami akan membantu mencari berbagai temuan kasus-kasus serupa. Berupaya sekuat tenaga memberikan bantuan untuk masyarakat. Setidaknya, meringankan beban pemerintah,” kata Dika.
Sebelumnya, Kemensos menegaskan dana bansos kepada masyarakat tidak boleh dipotong untuk alasan apapun dan oleh siapapun. Dana bansos harus utuh diterima oleh keluarga penerima manfaat.
“Bansos harus diterima utuh oleh keluarga penerima manfaat, tidak boleh ada pengurangan. Tidak boleh ada potongan,” kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (30/7/2021).(afs/rez)
