CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cianjur, KH M Choirul Anam menanggapi hilangnya nama KH Hasyim Asyari dalam kamus sejarah Indonesia.
Menurutnya, hal itu membuat sejumlah jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai bereaksi. Baginya, kontribusi Syech KH Hasyim Asyari yang juga merupakan tokoh NU sangat besar bagi bangsa Indonesia.
“Kontribusi Syech KH Hasyim Ashari terhadap bangsa Indonesia diakui dunia. Selain bentuk fisik, karya kitab dari KH Hasyim Ashari diakui oleh ulama dunia. Dengan dihilangkan ini dengan tujuan atau motivasinya apa?,” kata dia kepada Cianjur Update, Kamis (22/4/2021).
Ia pun sangat menyayangkan dengan dihilangkannya tokoh besar NU tersebut. Pihaknya meminta agar ada kehati-hatian dalam setiap yang dilakukan terlebih mengenai sejarah bangsa Indonesia, karena hal tersebut sangat sensitif.
“Harus ada kehati-hatian, sejarah adalah fakta, sejarah bukan opini dan bukan legenda,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VII, Eddy Soeparno menjelaskan, dihilangkannya tokoh nasional dari buku sejarah merupakan hal yang sangat merugikan bagi masa depan anak-anak Indonesia.
Sehingga secara tidak langsung, generasi penerus bangsa tidak mengetahui perjuangan pahlawan dalam kemerdekaan yang salah satunya oleh tokoh Islam.
“Sudah ada TAP MPRS Nomor 25-1966 yakni melarang segala bentuk komunisme, tidak ada yang tokoh yang merangkap sebagai pahlawan di PKI. Patut dikaji ulang secara cepat. Harus diwaspadai dan dikritisi,” tegasnya.
Tanggapan Kemendikbud
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid menegaskan, Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia.
Termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
“Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” terangnya dalam rilis di laman Kemendikbud.
Hilmar menjelaskan bahwa buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan.
“Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.
“Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” jelasnya.
Keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud.
“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” tutupnta.(afs/rez)
