banner 325x300
Berita

Penyaluran Bansos Banyak Masalah, DPRD Cianjur Minta Kadinsos Dicopot

×

Penyaluran Bansos Banyak Masalah, DPRD Cianjur Minta Kadinsos Dicopot

Sebarkan artikel ini
PANTAU: Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memantau penyaluran dana PKH, agar tidak ada lagi kasus oknum pendamping yang korupsi di Cianjur. (Foto: Afsal Muhammad/cianjurupdate.com)
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi.(Afsal Muhammad/cianjurupdate.com)

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Melihat banyak masalah dalam penyaluran bantuan sosial program sembako ke masyarakat, Komisi D DPRD Cianjur meminta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Cianjur, Amad Mutawali dicopot.

Hal itu diungkapkan langsung Ketua Komisi D DPRD Cianjur, Sahli Saidi. Ia mengatakan, jika Kadinsos Cianjur tidak teliti dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) sembako, sehingga lebih baik dicopot saja dari jabatannya.

“Nanti kita lihat dulu, kalau Kadisnya sekarang tidak teliti terhadap suplayer atau di bawah dia, mending diganti aja lah, dicopot aja, daripada meresahkan masyarakat. Karena inti permasalahannya juga di dinas tersebut yang kita nilai tidak teliti,” tuturnya kepada Cianjur Today, Kamis (21/1/2021).

Sebelumnya, Komisi D DPRD Cianjur pun menggelar sidak, meninjau penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Cibeber dan menemukan sejumlah keganjilan seperti tidak sesuainya penerima bansos hingga karung beras tidak berlabel.

“Kami di lapangan menemukan ibu-ibu yang sedang sakit, rumahnya sudah mau hancur, nah itu tidak kebagian. Ke depannya harus benar-benar yang berhak dapat menerima bantuan ini,” jelasnya.

Bansos Cianjur
Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan.(Foto: Afsal Muhammad/cianjurupdate.com)

Selain itu, Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan ikut menanggapi penyaluran bantuan sosial program sembako yang bermasalah, baik di Cianjur ataupun daerah lainnya. Mengingat, masalah bantuan sosial ini semakin hari semakin terlihat.

Syarif mengatakan, seharusnya bantuan sosial betul-betul diawasi karena bantuan tersebut diperuntukan untuk rakyat, karena mereka sedang kesulitan dan tidak sepatutnya bantuan sosial bermasalah.

“Kemarin kita tahu bersama terjadi korupsi di tubuh Kemensos dan itu sangat memprihatinkan. Seharusnya, dalam momen itu bisa dilakukan penyempurnaan dan perbaikan data masyarakat, supaya tidak terjadi lagi masalah dalam penyaluran seperti yang banyak terjadi saat ini,” pungkasnya.(afs/sis)

banner 325x300
banner 325x300

Tinggalkan Balasan