CIANJURUPDATE.COM, Cipanas – Perkumpulan Masyarakat Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pembentukan Kota Cipanas (PMP4KC) menagih janji Bupati Herman Suherman terkait pemekaran wilayah Cianjur utara.
Menurut Divisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) PMP4KC, Peno menyebut, janji politik tersebut disampaikan Bupati Herman Suherman saat pidato peringatan HUT RI dan momen kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun lalu.
“Bapak Herman Suherman itu pernah berjanji saat pidato HUT RI dan pada momen kampanye, bahwa Cipanas atau Cianjur utara ini akan dimekarkan,” ujar Peno kepada Cianjur Today, Selasa (28/9/2021).
Selain itu, lanjutnya, kajian secara menyeluruh terkait pemekaran Cianjur utara itu memang sangat dibutuhkan.
Menurutnya, kajian tersebut harus menyentuh berbagai aspek, mulai dari sektor ekonomi, tipologi, batas wilayah, dan kependudukan. Sehingga, akan segera terlihat, apakah wilayah Cianjur utara ini layak mekar atau tidak.
“Masalah anggaran kajian pun, Pemkab Cianjur sendiri yang akan menentukan. Seberapa besar uang yang akan digelontorkan untuk pemekaran. Tapi yang jelas, itu akan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” terangnya.
Peno mengungkapkan, janji Bupati Herman ini harus ditepati sesuai yang disampaikan saat forum formal di hampir seluruh kecamatan se-Kabupaten Cianjur.
“Intinya, kami akan tagih janji Pak Bupati, soal pemekaran wilayah Cianjur utara menjadi Kota Cipanas ini,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Cianjur, Herman Suherman menyampaikan, bahwa rencana pemekaran Cianjur utara ini tentunya akan tetap dilaksanakan, tapi dilakukan secara bertahap.
Karena, untuk hasil RPJM tahun lalu, pihaknya belum bisa merubah apapun. Makanya di tahun ini, lanjutnya, Pemkab akan melakukan perubahan dulu, sehingga baik kajian dan tahapan lainnya itu bisa segera dilaksanakan secara maksimal.
“Tentunya ini akan kita laksanakan secara bertahap, karena baru Cianjur selatan dulu. Kita harus merubah RPJM dulu,” ujar Herman.
Ke depan, sambung Herman, ketika RPJMD ini selesai dan ada masukan dari instansi serta unsur masyarakat lainnya, baru bisa terealisasi.
“Tapi untuk sementara ini, kita baru sesuai RPJMD yang di wilayah selatan dulu, yang utara itu akan menyusul,” tandasnya.(ren/sis)
