CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Rencana pemerintah pusat untuk impor beras satu juta ton terus mendapat penolakan dari sejumlah tokoh dan kepala daerah. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur menjadi salah satu pihak yang menolak rencana tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Cianjur, Sinta Dewi Yuniarti menilai, melihat panen yang saat ini masih surplus, pihaknya sangat menolak rencana impor beras tersebut.
“Karena kasian petani, impor itu dibutuhkan kalau stok cadangan beras kita kurang jadi kalau surplus kenapa harus impor,” tutur dia kepada Cianjur Today, Kamis (25/3/2021).
Menurut data dari Badan Pusat Stastistik (BPS), produksi padi setara beras di Cianjur pada 2020 sebesar 370.520,15 ton. Bahkan, produktifitas tanaman padi di Cianjur mencapai 60,73 ton per hektar di tahun yang sama. Pada 2015, Cianjur memiliki lahan sawah irigasi seluas 46.305 hektar dan lahan sawah non-irigasi seluas 19.384 hektar.
“Tentunya Menteri Pertanian bisa menghitung berapa kebutuhannya untuk stok beras, jangan langsung sebesar itu kalau terpaksa impor. Kalau bener surplus untuk apa harus impor beras satu juta ton segala,” ujar dia.
Pihaknya khawatir, rencana ini diwujudkan ketika panen raya walau pemerintah memastikan hal itu tidak akan terjadi. Bahkan, ia menyebut, di beberapa daerah harga gabah mengalami penurunan akibat rencana ini.
“Kita di Komisi B dan saya di Fraksi PKS juga sangat tidak setuju dan berharap pemerintah membatalkan rencana ini. Kami di Fraksi PKS DPR RI juga sudah menyampaikan untuk membatalkan impor beras itu. Tapi gak tahu kekuatan kami masih sedikit di PKS, jadi kadang didenger kadang enggak,” jelas dia.
Sinta menjelaskan, sektor pertanian di Cianjur sangat dominan, namun masih memiliki banyak PR yang harus diselesaikan bersama. Ia mencontohkan pengelolaan pertanian di Bali yang sudah memiliki Perda Perlindungan Pemberdayaan Petani.
“Ini perlu dicontoh oleh Kabupaten Cianjur untuk melindungi petani terutama ketika musim hama atau bencana, mereka bisa dibantu oleh Pemkab. Sehingga petani, khususnya penggarap tetap bisa mendapatkan keuntungan ekonomis walau keadaannya kurang baik,” ungkap dia.
Pihaknya bertekad untuk terus mendorong agar Dinas Pertanian bisa mendapat anggaran lebih banyak dan bupati bisa berpihak pada petani.
“Porsi pengelolaannya akan diperbesar sesuai porsi pertanian yang besar di sektor ekonomi kita,” sebut dia.
Ia berharap, harga gabah tetap stabil di Cianjur. Sehingga para petani bisa tetap bertani dan tidak terkena rencana ini. “Mudah-mudahan tetap stabil sehingga petani tidak rugi,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, Abdul Hanan menjelaskan, harga Gabah Kering Giling (GKG) di Cianjur berada di kisaran Rp5.200-Rp5.300 per kilogram.
“Kalau Gabah Kering Panen (GKP) itu sekitar Rp4.200-4.300 per kilogram. Tiap daerah beda, kalau wilayah Cianjur selatan itu sekitar Rp3.800-Rp3.900, karena rata-rata gabahnya itu basah jadi murah,” paparnya.
Ia mengatakan, harga gabah sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup para petani di Cianjur, sehingga jika harga gabah terlalu rendah, maka petani bisa tercekik.
“Makanya sering disarankan, dari pada menjual dalam bentuk gabah, lebih baik diolah dulu, dikeringkan dulu, digiling, baru dijual dalam bentuk beras,” tandasnya.(afs/sis)
