CIANJURUPDATE.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin secara resmi telah mengumumkan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada agenda reshuffle kali ini. Hal tersebut diumumkan oleh Presiden Jokowi melalui siaran virtual pada Selasa, (22/12/2020).
“Sore yang berbahagia ini, saya dengan bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di Anggota Kabinet Indonesia maju. Untuk itu saya akan memperkenalkan satu persatu,” kata Jokowi.
Ada yang lebih menarik ternyata dari keenam Menteri baru Kabinet Indonesia Maju yang akan besok pagi dilantik, yakni soal harta kakayaan mereka masing-masing.
Berikut daftar harta kekayaan keenam Menteri baru berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada situs elhkkpn.kpk.go.id.
Keenam Menteri baru pada tersebut pernah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Tri Rismaharini, sebelumnya menjabat Wali Kota Surabaya, kini menggantikan Juliari P Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bansos Covid-19. Tri ditunjuk sebagai Menteri Sosial oleh Presiden.
Tri Rismaharini terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada 27 Maret 2019 atas kekayaan yang diperolehnya selama 2018 sebagai Wali Kota Surabaya senilai Rp7,1 miliar.
Harta Risma terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp6,4 miliar, alat transportsasi dan mesin (dua unit mobil) senilai Rp985 juta.
Harta bergerak lainnya Rp85 juta serta kasa dan setara kas Rp580 juga. Dirinya pun tercatat memiliki utang senilai Rp952 juta.
- Sandiaga Uno kini ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio.
Sandiaga Salahudin Uno melaporkan kekayaannya ke KPK pada 14 Agustus 2018 sebagai calon penyelenggara negara atau Calon Wakil Presiden RI senilai Rp5,09 triliun.
Sandiaga memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp191 miliar, alat transportasi dan mesin (dua unit mobil) seharga Rp325 juta.
Harta bergerak lainnya Rp3,2 miliar, surat berharga Rp4,7 triliun. Kemudian kas dan setara kas Rp495 miliar, dan harta lainnya Rp41 miliar. Dirinya tercatat memiliki utang senilai Rp340 miliar.
- Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut ditunjuk sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi yang sebelumnya.
Gus Yaqut melaporkan kekayaannya ke KPK pada 19 Juni 2019 sebagai anggota DPR RI pada 2014-2019 dari Fraksi PKB senilai Rp936 juta.
Gus Yaqut memiliki harta terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp47 juta, alat transportasi dan mesin (dua unit mobil) seharga Rp882 juta.
Harta bergerak lainnya, senilai Rp1,5 juta, serta kas dan setara kas Rp5,8 juta.
- M Lutfi ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.
Lutfi terakhir melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 30 Oktober 2014 sebagai menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu II senilai Rp123,5 miliar.
Harta yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp37,7 miliar, alat transportasi dan mesin (dua unit mobil dan satu unit motor) Rp2 miliar.
Harta bergerak lainnya Rp8,6 miliar, surat berharga Rp85,7 miliar. Kemudian giro dan setara kas Rp2,5 miliar. Dirinya tercatat memiliki utang senilai Rp13,1 miliar.
- Budi Gunadi Sadikin ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan yang baru, menggantikan yang sebelumnya yakni Terawan Agus Putranto.
Budi terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada 17 Maret 2020 sebagai Wakil Menteri BUMN senilai Rp161 miliar.
Dirinya tercatat memiliki harta terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp89 miliar. Alat transportasi dan mesin (tuga unit mobil) Rp1,02 miliar.
Harta begerak lainnya, Rp4,3 miliar, kemudian surat berharga Rp63,2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp4,2 miliar.
- Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat dugaan kasus korupsi dan jadi tersangka oleh KPK.
Sakti Wahyu Trenggono melaporkan kekayaannya ke KPK pada 16 Januari 2020 sebagai Wakil Menteri Pertahanan senilai Rp1,9 miliar.
Sakti memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp54 miliar, alat transportsasi dan mesin (lima unit mobil dan satu unit motor) Rp6,1 miliar.
Harta bergerak lainnya Rp16,2 miliar, surat berharga Rp1,6 triliun, kemudian kas dan setara kas Rp141,7 miliar dan harta lainnya senilai Rp61,5 miliar.(sis)
