Berita

Ribuan Balita di Cianjur Idap Stunting, Dinkes Tetapkan 50 Desa Lokus

×

Ribuan Balita di Cianjur Idap Stunting, Dinkes Tetapkan 50 Desa Lokus

Sebarkan artikel ini
Ribuan Balita di Cianjur Idap Stunting, Dinkes Tetapkan 50 Desa Lokus
STUNTING: Ribuan balita di Cianjur mengidap stunting, Dinkes tetapkan 50 desa lokus. (Foto: Istimewa)

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Ribuan balita di Kabupaten Cianjur diketahui mengidap stunting atau gagal tumbuh kembang, akibat kurang gizi kronis.

Meskipun presentasenya kian menurun selama tiga tahun terakhir, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur terus berupaya menekan angka stunting dengan berbagai program.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinkes Cianjur, pada 2019, angka stunting di Cianjur ada sebanyak 12.761 atau 6,61 persen. Sementara pada 2020, sebanyak 11.725 atau turun sebanyak 6,38 persen.

Pada Februari 2021 ada sebanyak 10.541 atau 5,41 persen dan pada Agustus sebanyak 7.987 atau 4,34 persen, yang artinya mengalami penurunan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Cianjur, Teni Hernawati mengatakan, untuk kondisi stunting di Cianjur berdasarkan hasil riset kesehatan dasar pada 2013, ada 41,7 persen balita di Cianjur yang mengidap stunting.

Perlu diketahui, bahwa angka revaransi stunting itu terus dilakukan pengambilannya berdasarkan data riset kesehatan dasar yang dilakukan setiap lima tahun sekali.

Lalu, pada 2018, hasil riset kesehatan dasar menunjukkan adanya penurunan yang signifikan, yaitu menjadi 33,5 persen.

“Pada 2018, kita menerapkan intervensi untuk penanganan stunting yang dilakukan secara konvergensi, kolaborasi, koordinasi dengan berbagai sektor yang ada di Kabupaten Cianjur,” ujarnya kepada Cianjur Today, Jumat (12/11/2021).

Sehingga, lanjut dia, pada 2019, Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukan, angka stunting di Kabupaten Cianjur adalah 27,5 persen.

“Jadi dari 33,5 persen turun menjadi 27,5 persen. Untuk 2020, kami ada SSGBI, namun kami tidak bisa mendapat angkanya karena data hanya untuk pusat,” ucapnya.

“Selanjutnya, untuk 2021, kami sedang melaksanakan SSGI kembali. Saat ini sedang berproses, jadi angkanya belum bisa kami berikan,” lanjutnya.

Jadi, kata Teni, sampai saat ini pihaknya masih menggunakan data 2019 yaitu stunting di Kabupaten Cianjur 27,5 persen.

“SSGI yang dilakukan setiap tahun itu dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Kemenkes dasar, yaitu tim ahli dari tenaga profesional yang melaksanakan survei,” terangnya.

Tetapi di luar itu, lanjut dia, pihaknya juga melaksanakan kegiatan bulan penimbangan balita (BPB) yang dilakukan setiap satu tahun dua kali yaitu Februari dan Agustus.

“Saat ini, status balita stunting yang ada berdasarkan hasil BPB, Cianjur kurang lebih ada di angka 10.000 untuk tahun ini. Karena pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap stunting,” paparnya.

Ia mengungkapkan, banyak pembatasan sosial distancing, di mana akses untuk ke Posyandu juga dibatasi. Selain itu, perusahaan tutup dan income keluarga menjadi turun bagi para pekerja, karena banyak yang dirumahkan.

“Ini juga berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk belanja, menafkahi atau memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya,” jelasnya.

Dinkes Tetapkan 50 Desa Lokus Stunting

Ia juga mengungkapkan, saat ini ada sekitar 50 desa lokus stunting, karena jumlah pengidap stuntingnya besar.

“Untuk data BPB, sebetulnya angka stunting Cianjur itu di bawah 20 persen dan secara nasional kita menggunakan data Riskesdas dan SSGBI. Meskipun Cianjur sudah di angka 27,5 persen, tapi kita masih menjadi lokus stunting,” tuturnya.

Ia menyebut, upaya yang dilakukan untuk penurunan atau pencegahan stunting di Kabupaten Cianjur sudah sangat banyak.

Pertama, komitmen yang dilakukan pemerintah sampai ke level tingkat desa maupun RT, RW semua berkomitmen untuk pencegahan stunting.

“Kedua, kita terus melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Lalu, kita juga melatih kader pembangunan manusia (KPM) sebagai kader stunting. Tugas mereka adalah mendampingi antara keluarga dengan balita agar jangan sampai ibu hamil atau balita ini menjadi stunting,” bebernya.

Kemudian, lanjut dia, pihaknya juga terus berkordinasi dan konvergensi seluruh OPD atau institusi, dalam upaya penanganan stunting di berbagai sektor.

“Contoh dari Dinsos, Dinas pertanian, Pendidikan, dari semua OPD termasuk PUPR dan Kementerian Agama untuk mencegah stunting berikutnya,” tutup dia.(afs/sis)

Tinggalkan Balasan