CIANJURUPDATE.COM, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendukung program vaksinasi mandiri. Menurutnya, hal tersebut dapat mempercepat terciptanya herd immunity atau kekebalan komunitas terhadap Covid-19.
“Saya punya pendapat juga terkait vaksin mandiri, kalau herd immunity ini mau dicapai, maka semua metode manajemen penyuntikan vaksin secepat-cepatnya itu yang kita pilih. Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju,” ujarnya, Senin (22/2/2021).
Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, selama vaksinasi mandiri itu tidak mempengaruhi jadwal dan ketersediaan vaksin gratis di puskesmas, maka tidak masalah. Sebab vaksin mandiri itu dinilai akan mempercepat program herd immunity atau kekebalan komunitas.
“Ibaratnya begini, semua itu gratis. Anda orang kaya juga gratis, tapi kalau mandiri ya Anda harus bayar karena anda ngatur jadwal sendiri, di tempat yang lebih nyaman sendiri, tidak ngantre di puskesmas dan sebagainya,” jelasnya.
Akan tetapi, ia menyebut hanya kelompok menengah atas yang dapat mengajukan vaksin mandiri tersebut. Selain itu, Kang Emil akan meningkatkan jumlah vaksinator di Jawa Barat dari yang saat ini 11 ribu, ia menargetkan bisa meningkat tiga kali lipat dengan bantuan TNI-Polri.
“Jadi saya dalam perdebatan vaksin mandiri dari aspek, kita harus mencapai herd immunity secepatnya cenderung menyetujui ada pilihan kelompok menengah atas untuk membayar melakukan vaksin mandiri selama tidak mengganggu supply demand yang di puskesmas,” imbuhnya.
Sementara itu, Kang Emil turut berbicara terkait hasil survei indikator terkait warga yang masih enggan divaksin. Ia akan mencari cara komunikasi publik yang lebih baik terhadap kelompok yang menolak vaksin.
“Kalau tadi ambil contoh misalnya usia generasi Z 22-25 itu bukan milenial, itu generasi Z, itu tingkat gak maunya tinggi, berarti harus cari cara mengkomunikasikan ke kelompok usia itu dengan sebuah metode. Sehingga kalau tadi diklasifikasi ada delapan segmen dari mulai usia, agama, etnisitas, pendapatan, desa/kota, sampai pilihan Pilpres, kiranya saya mengambil manfaatnya adalah mungkin Jawa Barat akan melakukan komunikasi publik secara khusus,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, tantangan vaksinasi di Jawa Barat salah satunya jumlah puskesmas yang lebih sedikit dibandingkan desa. Ia menyoroti untuk mencapai herd immunity maka jumlah vaksin dan dosisnya harus siap diimbangi kecepatan penyuntikan vaksinnya.
“Jadi di mata saya tujuan vaksinasi itu mengejar herd immunity yang 70 persen. Nah itu herd immunity itu hanya bisa dicapai dalam dua kondisi, pertama jumlah vaksinnya siap mengejar 70 persen atau dosisnya siap 70 persen tapi kecepatan nyuntiknya lambat,” bebernya.
Artinya, lanjut Kang Emil, orang yang disuntik pertama bertemu dengan orang yang sudah disuntik dua kali artinya tidak tercapai, yang satu sudah mulai lemah antibodinya, yang satu baru membangun antibodinya.
“Jadi terlihat statistik 70 persennya tercapai, tetapi sebenarnya kumpulan orang-orang yang tidak setara antibodinya, akibatnya herd immunity tidak tercapai,” tuturnya.
Ia mengusulkan di Jawa Barat agar disediakan gedung olahraga untuk memaksimalkan vaksinasi. Kemudian untuk menjangkau daerah, maka menggunakan mobil vaksin keliling ke desa-desa untuk menyiasati jumlah puskesmas yang sedikit. Ia menganalogikan jumlah puskesmas di Jawa Barat hanya seribu sedangkan desanya sebanyak 5.000.
“Nah problemnya adalah sampai hari ini kita diketeng-keteng jatah dari pusatnya, sehingga saya tidak bisa melakukan skenario berapa gedung atau mobil yang harus saya siapkan, karena kita tahu kita berlomba meraih vaksin,” paparnya.
Meski begitu, ia menilai patut disyukuri karena pemerintah telah mengamankan sejumlah dosis vaksin untuk kebutuhan dalam negeri. Di antaranya ada vaksin Sinovac, Aztrazeneca, dan Pfizer.
“Tapi satu hal yang harus kita sukuri dari Pak Menkes yang selalu saya pegang agar kita bersyukur, dia bilang: Pak gubernur hari ini vaksin tidak mudah, punya duit pun negara tidak bisa langsung beli karena sudah dipesan oleh negara-negara maju. Jadi harus menunggu sampai WHO itu turun untuk meminta pabrik vaksin itu menyediakan presentasi untuk negara miskin,” tandasnya.(sis)
