CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kembali turun menjadi Level 1 yang semula berada pada level 2. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2022.
Meski demikian, Bupati Cianjur, Herman Suherman meminta warganya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan atau prokes secara ketat dalam setiap aktivitas. Ia tidak ingin dengan adanya penurunan level ini membuat warga terlena dan abai terhadap ancaman penyebaran Covid-19 yang belum selesai.
“PPKM saat ini kembali diperpanjang menjadi 5-18 April 2022. Sedangkan untuk Cianjur, Mendagri menetapkan PPKM dari Level 2 ke Level 1. Setelah dua bulan bertahan di level 2,” kata Herman Suherman, Selasa (5/4/2022) mengutip dari Antara.
Baca Juga: Alun-Alun Cianjur Bisa Buka, Jika Status PPKM Sudah di Level 1
Pihaknya berharap warga tetap waspada dengan tetap menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Lantaran hingga saat ini pemerintah belum mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia.
Herman menambahkan, melihat sudah tidak adanya kasus keterisian ruang isolasi terpusat di rumah sakit, ia ingin kewaspadaan masyarakat tetap terjaga. Hal in bertujuan agar bisa menjalankan masa peralihan dari pandemi ke endemi saat pemerintah pusat mulai menerapkannya.
“Kita berharap pandemi segera usai dan pemerintah dapat menetapkan endemi seperti negara lain. Untuk menjaga hal tersebut, termasuk dalam memenuhi persyaratan, Cianjur sudah siap,” terang Herman.
Baca Juga: Indikator Terus Membaik, Kemungkinan Besar Cianjur Naik ke PPKM Level 1
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, dr Irvan Nur Fauzy mengatakan, pihaknya terus mengejar ketercapaian target 1.9 juta penerima vaksinasi di Bulan April. Hal ini untuk menekan angka penularan Covid-19 tidak sampai terjadi selama pelonggaran yang diberikan pemerintah saat puasa hingga lebaran.
“Kita terus tingkatkan pencapaian vaksinasi umum tuntas 100 persen pada akhir bulan April, sehingga kekebalan warga bertambah tinggi dan Cianjur dapat memenuhi syarat sebelum penetapan endemi oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.(*)
