CIANJURUPDATE.COM, Cipanas – Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI-Polri, Dishub, BPBD, PMI, dan Tim Kesehatan Kabupaten Cianjur menggelar Operasi Yustisi dengan melakukan check point ke semua pengendara yang akan memasuki kawasan objek wisata dalam rangka kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19.
Tim Gugus Tugas Covid-19 sekaligus Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat, Khoirul Naim mengatakan, hari ini adalah operasi gabungan hari kedua di wilayah Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, akan ada empat titik lain yang akan menjadi sasaran operasi penegakan aturan dalam rangka kepatuhan terhadap protokol kesehatan, salah satu lokasinya adalah di Kebun Raya Cibodas (KRC).
“Sasaran operasi gabungan ini adalah para pengunjung tempat-tempat wisata sekaligus penyedia jasa usaha di lingkungan wisata agar kepatuhan terhadap protokol kesehatan terus meningkat,” ujarnya kepada Cianjur Update, Kamis (24/12/2020).
Menurutnya, liburan panjang natal yang dimulai dari 24 sampai 27 Desember 2020 itu berisiko banyaknya pengunjung dan kerumunan di tempat-tempat wisata tersebut.
“Kami hanya ingin agar para pengunjung bisa menikmati acara wisata, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan,” ucapnya.
Pihaknya menuturkan, alasan gugus tugas Covid-19 Jabar melakukan oprasi gabungan di wilayah Cianjur, karena potensi penularan di Kabupaten Cianjur itu masih cukup tinggi di Jawa Barat.
“Jadi kami melihat bahwa di laporan kasus yang ada, kami ingin terus meningkatkan upaya-upaya agar kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terus meningkat. Karena Cianjur termasuk wilayah yang berpotensi paling rawan penularan,” ungkapnya.
Naim mengungkapkan, wilayah penularan Covid-19 di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat ini masih cukup tinggi.
“Jawa Barat ini seperti yang sudah saya sampaikan posisinya di dua pekan ini ada di nomor tiga setelah DKI dan Jawa Timur,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pada pekan ini sasaran yang dilakukan operasi gabungan penerapan protokol kesehatan ini ada tiga wilayah. Mulai dari Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, hingga Kabupaten Sukabumi.
“Jika dibandingkan, setiap daerah tentu memiliki perbedaan spesifiknya. Saya lihat di Cianjur mobilitas masyarakat masih cukup tinggi terhadap tempat-tempat usaha seperti pasar dan yang lainnya,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Naim, kalau untuk sanksi sendiri, jika melihat kondisi selama ini, pihaknya akan melakukan evaluasi. Karena butuh strong intervention artinya sanksi yang lebih kuat lagi.
“Mengedukasi masyarakat itu kan memang butuh proses yang cukup lama begitu,” tambahnya.
Pihaknya berharap, semua aparatur punya kesamaan komitmen di dalam menerapkan sanksi. Ada yang sifatnya mungkin sanksi ringan kemudian sanksi sedang, dan sanksi berat.
“Memang kita belum memberlakukan sanksi denda begitu, tapi paling tinggi ya KTP-nya bisa kita tahan sementara kalau memang dilihat dari tingkat kepatuhan yang masih rendah,” tandasnya.(ct6/sis)
