CIANJURUPDATE.COM, Cipanas – Rencana pembangunan kawasan wisata di lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mendapat penolakan dari yang mengatasnamakan warga Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.
BACA JUGA : DPR RI Dukung Pembangunan Proyek Geothermal di Kawasan TNGGP
Gerakan penolakan tersebut warga lakukan dengan memasang sejumlah spanduk di beberapa titik di daerah Cibodas, Desa Cimacan.
Salah satu spanduk itu bertuliskan: “Kami Masyarakat Kampung Singabarong Desa Cimacan Menceng Menolak Pembangunan di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jangan Gadaikan Hutanku Demi Kepentinganmu”.
Kasi Pemanfaatan Pelayanan Lahan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sahyudin membenarkan, rencana pembangunan di lahan konservasi taman nasional itu bakal ada.
Bahkan, lanjutnya, yang akan melakukan dan mengajukan perizinan tersebut adalah PT Cibodas Puncak Nirwana (CPN), yang sudah berproses izin usaha penyediaan sarana PBPSWA langsung ke pusat.
“Rencananya, bakal ada pembangunan wisata petualangan dan akomodasi,” ujarnya kepada Cianjur Update, Selasa (15/2/2022).
Pihaknya menjelaskan, dari CPN sendiri, proses perizinannya sudah terbit pada Desember 2020 lalu dan berdasarkan peraturan, setelah keluar perizinan, wajib ada pembangunan selain melakukan sosialisasi.
Dari data, diketahui PT CPN mengajukan perizinan untuk mengelola lahan dengan total luas 59,22 hektare yang masuk pada zona pemanfaatan.
“Kalau secara awal proses pengajuan, menurut yang saya tahu, mereka itu mengajukan perizinan sejak 2017 silam. Tapi langsung ke pusat,” ucap dia.
Warga Tak Ingin Tempat Wisata di TNGGP Rusak Lingkungan
Sementara itu, Ketua Surya Kadaka Indonesia yang sekaligus tokoh masyarakat di Kampung Singabarong, Sabang Sirait mengatakan, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, warga di sejumlah wilayah Desa Cimacan menolak keras adanya rencana pembangunan di kawasan TNGGP.
Menurutnya, banyak warga yang memasang spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan tersebut. Baik dari Kampung Dawuan, Singabarong, dan Menceng, serta warga lainnya.
“Banyak kang yang memasang spanduk itu. Karena mereka gak mau, jika lahan atau kawasan hutan jadi rusak. Makanya kami memasang spanduk ini,” ungkapnya.
Sabang menjelaskan, karena dengan adanya rencana pembangunan tersebut, tentu bisa berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat di kawasan kaki gunung.
“Di situ kan ada kawasan hutan konservasi. Bayangkan saja kalau pembangunan itu terjadi di sana, maka besar kemungkinan akan ada pengrusakan,” ungkapnya.
Selain itu, sambungnya, jika di wilayah TNGGP akan ada pembangunan tempat wisata, maka, harus ada keterbukaan kepada masyarakat terkait perizinan dari kementerian dan dari pemerintah setempat.
“Selain dari perizinan dan jelaskan juga terkait dampaknya seperti apa. Pembangunan wisata ini juga harus dikaji dulu dan jangan asal buat saja,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sabang mengungkapkan, dalam hal ini tidak ada keterbukaan pihak perusahaan pada warga Desa Cimacan. Sehingga nanti, pihaknya akan bergerak melakukan aksi penolakan.
BACA JUGA : Relawan TNGGP Angkut 908 Kilogram Sampah di Dua Jalur Pendakian
“Maka dari itu, sebagai penggiat lingkungan dan perwakilan warga, saya meminta pembangunan tersebut tidak dilaksanakan atau ditutup,” tandasnya.(ren/sis)
